Tak Usah Didengarkan Propaganda OPM

OPM melihat pemerintah Indonesia merupakan pemerintahan kolonial. Karena itu, kemerdekaan Papua merupakan harga mati.

Menanggapi pernyataan tersebut, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) Laksda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto memastikan bahwa tidak perlu ada yang didengarkan dari OPM.

"Itu kan kata OPM, kan rakyat Papua bukan cuma OPM. Jadi tidak usah didengar apa kata OPM," ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (5/12).

Ponto menyebut, permasalahan tersebut sudah ada sejak 1 Mei 1963 ketika PBB memutuskan Papua resmi menjadi bagian Republik Indonesia. Sejak keputusan itu, ada beberapa kelompok masyarakat Papua yang tidak sepakat dan melancarkan perlawanan lewat OPM yang sebelumnya dibentuk oleh Belanda pada 1 Desember 1961.

"Hal ini kan bukan barang baru tapi sudah ada sejak Papua masuk jadi wilayah Indonesia tahun 1963," ujarnya.

Ponto memastikan bahwa masih banyak rakyat Papua yang ingin tetap bersama Indonesia. Sehingga sudah selayaknya Papua dibangun dan disejahterakan oleh pemerintah.

"Ya harus terus menggalang dan membangun Papua. Apapun resikonya Papua tetap harus dibangun," tegasnya. [RMOL]